Pendidikan bagi Rakyat Miskin

Pendidikan bagi Rakyat Miskin PEMBANGUNAN karakter manusia yang kukuh dan andal diawali oleh pendidikan. Karenanya, pembangunan non-fisik (intangible) di Provinsi Sumsel berorientasi kepada pendidikan yang berkualitas. Sebagai peunjang, Pemprov Sumsel mengalokasikan dana pendidikan di APBD 2007 sebesar Rp 280 miliar, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU). Sekda Pemprov Sumsel, H. Musyrif Suwardi, M.M., mengatakan bahwa sistem pendidikan di Sumsel itu pada akhirnya tetap akan diarahkan untuk peningkatan mutu peserta didik. Namun begitu, Pemprov Sumsel terlebih dahulu harus memerkuat berbagai kebutuhan di lini pendidikan. Antara lain, dalam bentuk pemberian bantuan bagi anak didik melalui dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), bantuan terhadap keluarga miskin, serta perbaikan infrastruktur sekolah. “Untuk meringankan beban orangtua murid, ada sekitar 12.073 siswa dari keluarga miskin yang sudah kita bantu. Tingkat SMA/SMK sebesar Rp 65.000/siswa/bulan, tingkat SMP/MTs sebesar Rp 34.500/siswa/bulan, dan untuk murid SD-MI, sebesar Rp 12.500/siswa/bulan. Selain itu, kita juga telah merehabilitasi gedung sekolah. Yang sudah selesai, di tiga kota seperti Pagaralam, Prabumulih, dan Lubuklinggau,” kata Musyrif, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sumsel, Drs. H. Dwi Priyono, M.Ed. Dalam program pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat bawah, lanjut Musyrif, ada beberapa hal yang harus segera diprioritaskan. Yaitu, pembangunan pendidikan dengan pemerataan dan perluasan akses serta melakukan peningkatan mutu pendidikan yang relevan terhadap daya saing. “Saya kira, muara dari pendidikan di Sumsel ini ke sana. Dan, satu hal yang perlu dicacat, bahwa pola peningkatan mutu pendidikan itu dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan anak didik. Misalnya, untuk kebutuhan peralatan sekolah, biaya SPP. Saya berani katakan, langkah Pak Syahrial Oesman untuk menganggarkan bantuan Rp 65 ribu/siswa/bulan itu luar biasa. Dulunya, siswa bayar uang BP3 berapa besarnya. Paling, tidak sampai segitu,” ujarnya. Siswa dan Guru Musyrif mengatakan bahwa dengan pedoman UU Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pendidikan Nasional, maka Pemprov Sumsel akan memberikan bantuan sebesar Rp 10 miliar untuk 300 yayasan pendidikan swasta di Sumsel pada tahun 2008. Di samping itu, bantuan juga diberikan untuk tenaga Guru tidak Tetap (GTT) sebesar Rp 200.000/orang/bulan. “Kita berharap, lewat bantuan tersebut, orangtua murid tidak lagi dibebani oleh pihak sekolah. Sehingga, mutu pendidikan akan dapat dicapai,” katanya. Menurutnya, jika dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/SMK, maka Sumsel baru mampu mencapai 60,73 persen, APK tingkat SMP/MTS sebesar 86,56 persen, dan SD/MI mencapai seratus persen. “Tapi saya yakin, bagaimanapun kondisinya saat ini, yang terpenting adalah beban orangtua murid diringankan, guru-guru diberi insentif, pembangunan sarana prasarana kita benahi. Kalau saja ketiga unsur itu telah dilakukan, saya optimis 2009 mutu pendidikan anak didik di Sumsel akan jauh lebih baik,” kata Musyrif. Gubernur Sumsel, Ir. Syahrial Oesman, M.M., mengatakan bahwa Pemprov Sumsel telah mengganggarkan dana sebanyak Rp 120 miliar untuk membantu 250 ribu siswa SMA/SMK/MA. Masing-masing siswa mendapat bantuan sebesar Rp 300.000/tahun. Ini dilakukan untuk meringankan beban orangtua siswa. Bantuan serupa juga diberikan untuk pembelian peralatan sekolah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs, dengan total dana senilai Rp 65 miliar. “Dana tersebut langsung kita berikan kepada anak dalam bentuk tabungan pelajar,” katanya. Sementara untuk program rehabilitasi gedung sekolah, Pemprov Sumsel telah menganggarkan dana sebesar Rp 800 miliar. “Dananya akan kita serahkan langsung ke Kabupaten/Kota se-Sumsel. Sedangkan Provinsi, bertugas mengontrol pelaksanaannya,” katanya. Hal penting lain yang menjadi skala prioritas Syahrial, adalah program sertifikasi guru, seperti yang diamanatkan UU. Karena saat ini program sertifikasi untuk wilayah Sumatera ada di Medan, Sumatera Utara, Syahrial juga sudah memerjuangkan agar program serupa juga dapat dilaksanakan di Universitas Sriwijaya (Unsri). Untuk jangka pendek, lewat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumsel, juga dilakukan peningkatan kemampuan guru lewat lokakarya, sarasehan, atau workshop. Antara lain, Workshop Guru IPS/Sejarah/PPKN/Antropologi untuk guru, mulai tingkat SD hingga SMA. Kegiatan ini, telah dimulai Senin (6/8), diawali guru SD. (*)