Kualitas Pendidikan Tentukan Masa Depan Bangsa

Kualitas Pendidikan Tentukan Masa Depan Bangsa MASA depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas hidup manusia dan lingkungannya. Untuk mencapainya, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) menjadi penentunya. “Jadi, dengan kata lain, pembangunan mengedepankan pembangunan manusia sekitarnya, atau mementingkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemandirian manusia yang berkualitas, baik secara individual maupun berkelompok dan berorganisasi,” kata Gubernur Sumsel, Ir. Syahrial Oesman, M.M., dalam sambutannya ketika meresmikan Ruang Kegiatan Belajar Yayasan Pendidikan Karya Ibu Binaan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan, di Jl. Sosial Km 5, Palembang, Senin (27/8). Usai peresmian, para siswa SD, SMP, dan SMA YP Karya Ibu –yang berada dalam satu kompleks—berkesempatan untuk berakrab-akrab dengan pemimpin mereka. Penuh antusiasme, para siswa ini juga menyanyi bersama Syahrial dengan tembang Ku tak Bisa milik Slank dan Akhirnya Aku Menemukanmu milik Naff. Gubernur yang juga “musikus” ini kemudian memberikan mikrofon kepada penyanyi lain, lalu mengambil alih posisi penabuh drum. Jadilah Syahrial sebagai drummer tamu Band Bank Sumsel. Aksi mantan Bupati OKU ini pun menarik perhatian banyak siswa, yang langsung mengarahkan ponsel berkamera. Mereka seolah berebut mengabadikan momen bersejarah di sekolah mereka itu. Pernyataan Syahrial mengenai pentingnya kualitas pendidikan, telah dibuktikannya lewat perhatian serius pada sektor ini. Apabila ada pemeo yang berbunyi “Pendidikan itu mahal”, Syahrial menyiasatinya lewat anggaran pendidikan yang juga tinggi. Lewat APBD Provinsi Sumsel 2007, Pemprov Sumsel mengalokasikan dana sebesar Rp 280 miliar, yang berarti besarannya mencapai 20 persen dari anggaran, sesuai amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Di samping itu, salah satu syarat bagi guru di Indonesia adalah sertifikasi. Karena selama ini sertifikasi di wilayah Sumatera baru dilakukan di Universitas Sumatera Utara (USU), Syahrial –sebagai Gubernur Sumsel—memerjuangkan agar universitas di Sumsel juga diberi wewenang untuk melakukan program itu. Hasilnya, Depdiknas RI menetapkan tiga perguruan tinggi di daerah ini, yaitu Unsri, Universitas PGRI, dan Universitas Lubuklinggau—sebagai penyelenggara sertifikasi guru. Berpedoman kepada UU Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pemprov Sumsel akan memberikan bantuan sebesar Rp 10 miliar untuk 300 yayasan pendidikan swasta di Sumsel pada tahun 2008. Di samping itu, bantuan juga diberikan untuk tenaga Guru tidak Tetap (GTT) sebesar Rp 200.000/orang/bulan. Apabila dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/SMK, maka Sumsel baru mampu mencapai 60,73 persen, APK tingkat SMP/MTS (86,56 persen), dan SD/MI (100 persen). “Tapi saya yakin, bagaimanapun kondisinya saat ini, yang terpenting adalah beban orangtua murid diringankan, guru-guru diberi insentif, pembangunan sarana prasarana kita benahi. Kalau saja ketiga unsur itu telah dilakukan, saya optimis 2009, mutu pendidikan anak didik di Sumsel akan jauh lebih baik,” kata Syahrial, pada suatu kesempatan. (*)